Tuesday, July 2, 2013

Tugas Wewenang Kejaksaan dan Kepolisian

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Hukum kejaksaan dan kepolisian lahir sejak manusia hidup dalam kelompok dan pemimipin kelompok tersebut mengeluarkan aturan-aturan (perintah atau larangan) untuk menjaga keamanan dan ketertiban kelompoknya.
Di Republik Indonesia mulai dengan disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 ini ditentukan bahwa peraturan yang masih ada belum ada gantinya atau masih di anggap berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian yang belum ada penggantinya dan di anggap dapat berlaku adalah ketentan-ketentuan yang dimuat dalam Staatsblad (Lembar Negara) tahun 1918 Nomor 125 dan tahun 1918 Nomor 126 yang tersebut di atas.
Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bernaung di bawah Kementrian Dalam Negeri dan dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 diangkat R. S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara. Pada tahun 1946 keluar maklumat pemerintah Nomor 11/SD, yang mengatakan Kepolisian Negara dikeluarkan dari Kementrian Dalam Negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri RI. Maklumat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946 yang kemudian pada tanggal tersebut dijadikan Hari Kepolisian yang sekarang dikenal dengan Hari Bhayangkara.
Kepolisian dan kejaksaan saling memiliki kesinambungan tugas atau wewenang dalam menegakkan hokum yang sebenarnya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan pembasmian penyakit-penyakit masyarakat yang bersifat social-religius.
B. Maksud Dan Tujuan
Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatakan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan Negara lainnya membina ketentraman  masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Melaksanakan tugas kepolisian dan kejaksaan selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Identifikasi Masalah
Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

  1. Apa saja tugas dan wewenang kepolisian dan kejaksaan dalam menghadapi penyakit masyarakat berdasarkan Undang-undang yang ada ?
  2. Apa saja penyakit masyarakat yang sering timbul di Indonesia ?
  3. Bagaimana menanggapi penyakit masyarakat pada saat ini ?
  4. Sejauh mana pihak kepolisian menanggapinya selaku eksekutor di lapangan ?


BAB II
PEMBAHASAN

A.            Tugas dan Wewenang Kejaksaan
Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.
Bidang pidana :
  • Melakukan penuntutan;
  • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  • Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
  • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  • Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  • Pengawasan peredaran barang cetakan;
  • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  • Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B.  Tugas dan Wewenang Kepolisian
Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:
  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakan hukum, dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:
  1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  3. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
  7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. Menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian;
  9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;
  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyekit msyarakat;
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  9. Mencari keterangan dan barang bukti;
  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat;
  13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.
Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupn masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undng-Undang itu juga telah memberikan Kewennagan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya ttresbut antara lain;
  1. Memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  6. Memberikan izin dan malakukan pengawasan  senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  9. Melakukan pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  11. Melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penannganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;
  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. Mengadakan penghentian penyidikan;
  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan tindak pidana;
  11. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat tertentu.
C. Bagaimana menanggapi penyakit masyarakat pada saat ini ?
Penyakit masyarakat merupakan obyek studi dalam sosiologi dan sudah terdapat rumusan-rumusan dari pakar tentang artinya. Menurut B. Simanjutak, S.H. dalam bukunya “Patologi Sosial” merumuskan sebagai suatu gejala dimana tidak ada selengkapnya -->>
Comments

No comments: