Tuesday, July 2, 2013

Badan Hukum, Notaris, PPAT, dan Advokat

BADAN HUKUM (NOTARIS, PPAT, ADVOKAT)

A.    Pengertian Badan Hukum
Badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum, yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia.
Dengan demikian badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.
Misalnya suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum, dengan cara :
1.      didirikan dengan akta notaries;
2.      didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat;
3.      dimintakan pengesahan anggaran dasar (AD) kepada menteri kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum dan pensiun, pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh Menteri Keuangan;
4.      diumumkan dalam Berita Negara RI.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu badan hukum public dan badan hukum privat :
1.      Badan hukum public (publiek rechts persoon)
Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public atau yang menyangkut kepentingan public atau orang banyak atau Negara umumnya.
2.      Badan Hukum Privat (privat rechts persoon)
Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Yang Penting dari Badan Hukum adalah dapat dipisahkannya hak dan kewajiban Badan Hukum dari Hak dan Kewajiban Anggota Badan Hukum, Anggota/Pengurus Badan Hukum dapat berganti –ganti, tetapi Badan Hukum tetap ada.[1]

B.     Pengertian Notaris
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.[2]

Apa akta otentik itu?
Akta Otentik  adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana Akta itu dibuatnya.
Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (volleding bewijs-full evident)  tentang apa yang dimuat di dalamnya.  Artinya apabila seseorang  mengajukan akta resmi kepada Hakim  sebagai bukti, Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.
Apa yang diperjanjikan, dinyatakan di dalam akta itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat atau di dengar oleh Notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat.

Syarat Suatu Akta Bisa Disebut Otentik:
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu Akta bisa disebut otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila memenuhi dua syarat baik formil maupun materiil.
Syarat Formil yaitu:
1.      Dibuat oleh Pejabat yang berwenang
2.      Ditempat dimana Pejabat tersebut berkedudukan
3.      Ditanda tangani oleh para pihak yang hadir   pada tanggal yang tersebut di dalam akta.
Syarat Materiil yaitu:
Isi atau materi dari akta tersebut adalah benar

AKTA-AKTA APA SAJA YANG DIBUAT SECARA OTENTIK?
Akta-akta yang harus dibuat secara Otentik antara lain:
a.       Akta Pendirian Badan-badan Usaha dan Badan Sosial yang berbadan hukum
serta Koperasi (UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 16 Tahun 2001, JO  No. 28
Tahun 2004 dan UU Koperasi);
b.      Akta Perjanjian Kawin (pasal 147KUH Perdata);
c.       Akta Kuasa Memasang Hipotek/Hak Tanggungan (pasal 1171 ayat 2 KUH
Perdata dan UU No, 4Tahun 1996);
d.      Akta Tanah (UU No. 5 Tahun 1960, JO pasal 19 PP No. 10Tahun 1961);

JENIS TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS
Antara lain :
-    Membuat akta pendirian/ anggaran dasar: badan-badan usaha, badan sosial (yayasan), koperasi dll, dan mengurus pengesahannya apa jenis badan usaha?
-          Membuat akta-akta  perjanjian, misalnya:
1.      Perikatan jual beli tanah
2.      Sewa menyewa tanah
3.      Hutang piutang
4.      Kerjasama
5.      Perjanjian kawin, dll
-          Membuat akta wasiat
-          Membuat akta fidusia
-          Melegalisir (mengesahkan  kecocokan fotocopy surat-surat)
-          Membuatkan dan mengesahkan (legalisasi) surat-surat di bawah tangan, misal:
1.      Surat kuasa
2.      Surat pernyataan
3.      Surat persetujuan
-          Membuatkan dan mendaftar/  menandai/ mewarmeking surat-surat di bawah tangan, dll.

A.    Pengertian PPAT
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.[3]

PERBUATAN HUKUM APA SAJA YANG MENJADI WEWENANG PPAT?
1.      Akta mengenai Peralihan Hak;
2.      Akta mengenai Pembebanan Hak;
JENIS TUGAS DAN WEWENANG PPAT
1.      Membuat dan mengurus akta-akta mengenai peralihan hak:
a.       Jual beli
b.      Hibah
c.       Tukar menukar
d.      Pembagian hak bersama
2.      Membuat dan mengurus akta-akta tentang pembebanan hak:
a.       SKMHT
b.      APHT

TATA CARA PEMBUATAN AKTA PPAT
Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar dan didukung oleh dokumen yang menurut pengetahuan PPAT yang bersangkutan adalah benar.

Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang
memberi kesaksian mengenai :
1.      identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal penghadap secara pribadi;
2.      kehadiran para pihak atau kuasanya;
3.      kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut belum terdaftar;
4.      keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;
5.      telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.

PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.
Dokumen yang harus dilengkapi dalam proses balik nama terdiri dari:
1.      surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan yang ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak;
2.      surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;
3.      surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;
4.      akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan;
5.      bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
6.      bukti identitas penerima hak;
7.      surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;
8.      izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);
9.      bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 Jo 20 tahun 2000 Jo Nomor 28 tahun 2009, dalam hal bea tersebut terutang;
10.  bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 48 tahun 1994 Jo PP Nomor 27 tahun 1996 Jo PP nomor 79 tahun 1999 Jo PP Nomor 71 tahun 2008.[4]

PERBEDAAN NOTARIS DAN PPAT
Masih adanya persepsi yang belum tepat di masyarakat kita tentang Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang menurut mereka bahwa Notaris dan PPAT adalah dua jabatan yang sama. Pada dasarnya Notaris dan PPAT adalah jabatan yang berbeda. Seorang yang menjadi Notaris belum tentu seorang PPAT, begitu pula sebaliknya.
Mari sama-sama kita lihat beberapa perbedaan antara Notaris dan PPAT.
1.      Dasar Hukum
a.       Notaris            : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 : tentang Jabatan Notaris (UUJN)
b.      PPAT  : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 : tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT)
2.      Pengangkatan
a.       Notaris            : oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
b.      PPAT  : oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.      Definisi
a.       Notaris            : Pasal 1 UUJN : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
b.      PPAT  : Pasal 1 PJPPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
4.      Wewenang
a.       Notaris            : Pasal 15 UUJN : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
Selain itu Notaris berwenang pula :
1)      mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2)      membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3)      membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4)      melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5)      memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6)      membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7)      membuat akta risalah lelang.
b.      PPAT : Pasal 2 PJPPAT : PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat Akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
Akta yang dapat dibuat PPAT adalah sebagai berikut :
1)      jual beli;
2)      tukar menukar;
3)      hibah;
4)      pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
5)      pembagian hak bersama;
6)      pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
7)      pemberian Hak Tanggungan;
8)      pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terdapat perbedaan kewenangan antara Notaris dengan PPAT. Seorang Notaris memiliki kewenangan lebih luas dibanding seorang PPAT.
Jadi jika Anda ingin membuat sebuah dokumen, perhatikan dulu jenis dokumennya, dan akan lebih nyaman bagi Anda jika mendatangi seorang Notaris yang juga seorang PPAT.[5]

A.    Pengertian Advokat
Advokat berasal dari kata “Advocaat” berasal dari bahasa latin yaitu “advocatus” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.
Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.
Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.


Pengangkatan Advokat
Dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1.      warga negara Republik Indonesia;
2.      bertempat tinggal di Indonesia;
3.      tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4.      berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5.      berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
6.      lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7.      magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
8.      tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9.      berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.[6]

 Download Makalah disini


[1] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
[2] Disampaikan pada “pelatihan hukum, kontrak/perjanjian” yang diselenggarakan oleh DPC PERMAHI DIY Tanggal 07 Desember 2011 di Sekretariat DPC PERMAHI DIY dan disampaikan oleh Nita Kriptian,. SH., M. Kn
[3] http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2289958-pengertian-dan-definisi-badan-hukum/#ixzz2XnB8Mcg6
[4] Pasal 1 Juncto 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
[5] http://muhamaddaniel.wordpress.com/2010/06/09/perbedaan-notaris-dan-ppat/
[6] http://advsuhelmiawan.com/index.php/sekapur-sirih/61-advokat
Comments

No comments: