Saturday, March 1, 2014

Green Chair DVDRip (2005)

Director: Cheol-su Park (as Chul-soo Park)
Writers: Jun-han Kim, Cheol-su Park
Stars: Jung Suh, Ji-ho Shim, Yun-hong Oh
Ratings: 6,5/10 from 662 users (IMDB)
Genres: Drama, Romance
Country: South Korea
Language: Korean
Release Date: 10 June 2005 (South Korea)
AKA: 녹색 의자 – Noksaek uija



Hai ssobat downloaders sekalian. . . Lama ane gak posting nich. Tolong di maafkan bagi yang sudah menunggu, yang gak nunggu ya gak apa-apa, hehehehe. Hem. . . di postingan ane kali ini ane mau share film yang shyur. . . xixixixi. Untuk penyegaran nich sobat, biar selalu fresh. ;).
Film kali ini adalah Greeen Chair (2205).  Ini film ceritanya soal anak muda yang saling jatuh cinta dengan wanita yang lebih tua. Dengan banyak cobaan antara hubungan mereka, mulai dari orang tua sampai persepsi orang sekitar tapi mereka tetap mencoba buat bertahan, hiks-hiks. . . . :(. Ok dach sob, dari pada tambah penasaran langsung aja sedot ya. . . . . Salam Downloaders !!!!!!! :)

Trailer

Read more »

Sunday, January 12, 2014

Baitul Maal wa Tamwil






Definisi BMT
Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan bait at-tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syari’ah.
Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Pada masa ini baitul maal berfungsi untuk men-tasyaruf-kan dana sosial. Sedangkan baitut tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dengan artian, peran sosial BMT akan terlihat pada definisi  baitul maal  yang berfungsi dan berperan sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baitut tamwil mempunyai peran bisnis yang lebih mengembangkan usahanya di sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.
Perbedaanya dengan bank terletak pada obyek dana, jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota. Namun, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain. Karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.
Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
1.    Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)
Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.
2.    Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)
Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat wara’ (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari selegnkapnya disini
Read more »

Saturday, January 11, 2014

Pengertian BASYARNAS dan Dasar Hukumnya






Sejarah dan Pengertian Basyarnas
A.   Sejarah
Lembaga Arbitrase (hakam)    telah dikenal sejak zaman pra islam. Pada masa itu, tradisi penyelesaian sengketa melalui juru damai lebih berkembang pada masyarakat makkah sebagai pusat dari perdagangan, selain di makkah, perwasitan juga berkembang juga berkembang pada masyarakat madinah sebagai daerah yang agraris umtuk menangani masalah-masalah sengketa hak milik atas tanah[1].
Gagasan berdirinya lembaga arbitrase islam di indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, kiyai dan para ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase islam di indonesia. Peretemuan tersebut dimotori oleh dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992[2], pada tanggal tersebut diadakanlah rapat lanjutan, rapat lanjutan tersebut mereka membentuk tim yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan bahan- bahan bagi kemungkinan berdirinya lembaga arbitrase islam.
Setelah diadakannya rapat lanjutan sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya. Dewan pimpinan MUI menerbitkan SK. Dan berkat Rahmat Allah dan usaha semua pihak yang terlibat dalam proses berdirinya BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah indonesia), akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1993 telah diresmikan BAMUI. Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Berdasarkan pertimbangan agar Lembaga arbitrase syariah tidak secara spesifik menyebutkan kata “muamalat” karena ada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan demikian lembaga tersebut akan lebih bersifat umum dan netral serta tidak terkesan merupakan lembaga yang memihak kepada suatu bank, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana DSN(Dewan Syari’ah Nasional),LP-POM(Lembaga Pengkajian obat-obatan dan makanan),YDDP(Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).[3]
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat.
B.   Pengertian
Istilah arbitrase berasal dari Bahasa latin, yaitu dari kata arbitrate yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebikjasanaan. Kemudian  dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Menurut Imam Mazhab
Arbitrase menurut para pakar hukum islam dari 4 mazhab mempunyai beberapa  pengertian, sebagai berikut:
selengkapnya disini



[1]Warkum Sumitro,SH,MH, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait BAMUI dan Takaful Di Indonesia,( Jakarta:PT Raja Grafindo, 1996), Hal 141.
[2] Ibid , hal 144.
[3] http://hendrakholid.net/blog/2010/05/31/basyarnas-4/
Read more »

Thursday, January 9, 2014

Asuransi Konvensional



BAB II
PEMBAHASAN

2.1.  Pengertian Asuransi
Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-taimin, penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’ammanlahu atau usta’min. at-ta’min (  ا لتأ مين  ) diambil dari kata ( أ من ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (Ta’min , takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata ‘pertanggungan atau jaminan’. SedangkanMenurut pasal 246 wetboek van Kophandel (kitab undang-undang perniagaan), bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian uang kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.[1]
Devinisi Asuransi menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang usaha perasuransian Bab 1 pasal 1 ; “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidakpasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[2]
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi memiliki tiga unsur, yaitu: (1) pihak tertanggung yang membayar uang premi kepada pihak penanggung, (2) pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang tertanggung, dan (3) suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.
Berdasarkan pengertian asuransi sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
selengkapnya disini


[1]Hasan mahdi, 2004. ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Jakarta. Prenada media.
[2]Ibid,.
Read more »

Monday, January 6, 2014

Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Syariah



BAB II
PEMBAHASAN
A.    Koperasi
Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotkan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalakan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotanya.
Pengertian koperasi menurut UU No. 79/1958 & UU No. 12 /1967
Koperasi adalah suatu perkumpulan yang susunannya beranggotakan individu individu atau lembaga hukum yang bukan merupakan konsentrasi modal. Yang modal tersebut hasil dari adanya gotong royong yang menjadi falsafah koperasi, dan tidak terlepas dari asas kekeluargaan, tujuan dari usaha koperasi itu sendiri
Dilihat dari segi bahasa, Kata dasar koperasi terkandung dari bahasa latin Cum dan Aperari, yang keduanya memiliki arti dengan dan bekerja. Dalam bahasa inggris kata koperasi dikenal dengan istilah Co dan Operasion yang keduanya itu dalam bahasa belanda disebut juga dengan coorpetion Vereneging yang mengandung maksud untuk menemukan sebuah tujuan maka hendaknya bekerjasama saling bahu membahu dengan orang lain. Melihat sejarahnya koperasi banyak dikenal sebagai usaha yang mengkhususkan dirinya dalam bidang perekonomian, karena koperasi membebaskan para anggotanya dari perekonomian yang menyulitkan. Sehingga bisa di tarik kesimpulan mengenai definisi dari koperasi itu sendiri adalah suatu lembaga yang anggotanya beranggotakan individu atau orang atau suatu badan hukum koperasi yang didalamnya menganut gerakan perekonomian rakyat dan tidak terlepas dari asas kekeluargaan, yang bertujuan mensejahterakan rakyat atau anggotanya.

Atas pengertian koperasi tersebut di atas maka kita dapat melihat sendi sendi khusus yang dapat kita garis bawahi antara lain :
Selengkapnya disini
Read more »